Pada Hari Laut Sedunia, 8 Juni 2025, IDCA menulis kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu meminta izin tambang nikel di seluruh Raja Ampat dicabut secara permanen, bukan ditangguhkan sementara kegiatan yang sama tetap mungkin dilanjutkan.
Surat 001/EXT/IDCA/VI/2025 ditandatangani Ketua Umum Ebram Harimurti dan Sekretaris Jenderal Rani Hernanda. Surat itu mencatat bahwa lebih dari 60 persen daya tarik pariwisata Indonesia berasal dari alam, dan menempatkan Raja Ampat sebagai aset nasional sekaligus situs konservasi global. Surat mengutip sedikitnya 30.000 pengunjung pada 2024, sekitar 70 persen di antaranya dari luar negeri, dengan kontribusi sekitar Rp 150 miliar per tahun bagi pendapatan daerah — sebelum ekonomi lokal yang lebih luas dihitung.
Tambang itu tidak berada di inti kawasan konservasi perairan. Lokasinya di zona penyangga sekitar Kawe dan Wayag, serta di jalur yang dipakai satwa laut. Sedimen dari kegiatan itu tetap bisa mencapai Wayag, menghalangi cahaya ke terumbu, dan mengganggu tempat seperti koridor manta di Eagle Rock. Pendirian IDCA: situs selam kelas dunia tidak bertahan menghadapi limpasan semacam itu, dan reputasi Indonesia sebagai tujuan selam terkait erat dengan tempat ini.
Industri ekstraktif seperti tambang nikel adalah kontradiksi di tempat dengan nilai ekologis setinggi ini.
— Ebram Harimurti, Ketua Umum
Surat ini tidak menolak pengolahan nikel sebagai strategi nasional. Yang ditolak adalah anggapan bahwa setiap pesisir cocok untuk itu. Raja Ampat adalah salah satu tempat yang tidak cocok.
Empat permintaan dalam surat
- Mencabut izin tambang di seluruh Raja Ampat secara permanen, lalu menata ulang kawasan berdasarkan nilai ekologis jangka panjang.
- Memperluas zona larang ambil dan zona penyangga antara Kawe dan Wayag, serta menegakkan zonasi konservasi yang melarang kegiatan ekstraktif.
- Mendorong ekonomi hijau dan ekowisata berbasis masyarakat sebagai alternatif jangka panjang.
- Melibatkan masyarakat adat dan nelayan lokal dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan.
Narahubung pers: Martin Wetik, humas dan antarlembaga, +62 812 8119 7303. Sekretariat: Jl. Tebet Timur Raya No. 2, Jakarta Selatan 12820.